Home > You Know about This > ASPEK ASPEK HUKUM PIDANA BIDANG EKONOMI

ASPEK ASPEK HUKUM PIDANA BIDANG EKONOMI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.
Bahwa dewasa ini sangat banyak masalah khususnya mengenai pencucian uang ini, pengunaan istilah pencucian uang didalam bahasa inggris dikenal dengan sebutan Money laundering, yang biasanya dibahas didalam buku-buku hukum pidana maupun kriminologi yang biasanya dikaitkan sebagai permasalahan pidana ekonomi di indonesia. Ternyata permasalahan pencucian uang ini juga merupakan permasalahan internasional karena dimensi serta implikasinya telah melmpaui batas-batas negara. Sebagai salah satu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan Organizet crime, dan ternyata ada pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tampa menyadari akan dampak kerugan yang ditimbulkan khususnya pada dunia perbankan.
Istilah pencucian uang telah dikenal di Amerika pada tahun 1930, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesarnya adalah terhadap suatu perusahaan pencucian pakaian yang bernama laundromat yang ketika itu sangat terkenal di Amerika serikat. Dalam perkembangannya usaha pencucian uang ini berjalan sangat maju, dan berbagai uang perolehan hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lain ditanamkn keperusahaan pencucian pakaian ini, inilah awal dari istilah pencucian uang di dunia.
Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh para aparat, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman yang seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah.
Perbuatan pencucian uang tersebut adalah sangat membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional, mengapa demikian ? jawabnya adalah karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global, dan kejahatan ini menurut R. Bosworth Davies, dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair, terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir. Pelaku kejahatan ini menurut David A Chaikin, motifasinya hanya ingin menikmati akses yang ada untuk mendapatkan keuntungan dan mengubah uang mereka menjadi sah.
Perbuatan seperti ini semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang lebih canggih (sophisticated crimes) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi yang memunculkan fenomena cyber laundering. Berdasarkan hal tersebut di atas, Indonesia pada tahun 2002 telah melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang yaitu dengan diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU). Bermula dari payung hukum inilah perhatian terhadap praktik pencucian uang di Indopnesia nampak meningkat, meskipun sebelumnya sempat terjadi polemik mengenai perlu tidaknya segera melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan pencucian uang.
Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi disektor perbankan dewasa ini banyak bank yang menjadi sasaran utama kejahatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa insrtumen dalam lalulintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang pada umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Dan melalui mekanisme ini dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang atau bergerak kenegara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara ketat.
Berdasarkan statistik IMF hasil kejahatan yang dicuci melalui bank-bank diperkirakan hampir mencapai nilai US$ 1.500 miliar pertahun. Dari fakta ini dapat kita lihat bahwa tindak pidana pencucian uang didalam dunia perbankan sangatlah perlu penanganan yang maksimal khususnya oleh aparatur hukum di indonesia. Setelah kita lihat kenyataan kenyataan yang ada timbulah suatu pertanyaan apakah pengertian pencucian uang, bahwa pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.
Di indonesia mengenai tindak pidana pencucian uang ini diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang yang diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, didalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kegiatan pencucian uang ini mempunyai dampak yang sangat serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasioanal yang seringkali melibatkan uang dalam jumlah besar sehingga perlu penanganan yang khusus.
Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pencucian uang adalah : kegiatan-kegiatan (berupa proses) yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang bersal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut kedalam sistem keuangan (financial system) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka keuangan itu akan berubah menjadi uang yang sah. Dan bahwa sebagai negara hukum Indonesia seharusnya menghendaki segala tindakan harus berdasarkan hukum Sehingga didalam negara hukum seperti Indonesia perlunya pengaturan yang baik mengenai hal ini, dan penulis mencoba membahas mengenai ini sehingga tindak pidana ekonomi seperti pencucian uang ini, dapat jelas dan adanya bahan dan informasi mengenai pencucian uang tersebut sehingga terang dan tercapainya suatu keadilan hukum.
1.2 Rumusan Masalah.
Dengan melihat 3 (tiga) aspek permasalahan yang harus diketahui dalam tindak pidana ekonomi khususnya tindak pidana pencucian uang didalam perbankan perlunya pengkajian sebagai berikut :
 Apakah objek tindak pidana pencucian uang didalam perbankan ?
 Bagaimanakah dampak tindak pidana pencucian uang didalam perbankan ?
 Bagaimanakah pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang didalam perbankan ?

BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Objek Tindak Pidana Pencucian Uang Didalam Perbankan.
Didalam perkembangan ekonomi di Indonesia tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari apa yang dinamakan perbankan, karena sektor inilah yang kerap kali digunakan pelaku kejahatan untuk membersihkan uangnya yang pertama dimasukannya kedalam bank-bank adalah merupakan uang hasil kejahatan namun demikian beriring waktu setelah dikeluarkan dari bank uangnya tersebut dapat dikatakan sebagai uang sah. Menurut Sarah N. Welling, “ Money laundring dimulai dengan adanya uang haram atau uang kotor (dirty money), untuk dapat menjadi kotor ada dua cara pertama, melalui pengelakan pajak (tax evasion), yang dimaksud dengan pengelakan pajak ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemeintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh. Kedua, memperoleh uang dengan cara-cara melanggar hukum, teknik-teknik yang biasa dipergunakan untuk hal itu antara lain, penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap, pasar gelap, penyuapan, terorisme, pelacuran, perdagangan senjata, penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi, penyelundupan imigran gelap, dan kejahatan kerah putih.
Praktek-praktek pencucian uang memang pada awalnya hanya terhadap uang hasil kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang lainya, namun kemudian pencucian uang juga dilakukan terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti yang dikemukakan diatas. Sebenarnya pengumpulan uang haram yang bersumber penjualan gelap narkotika bukanlah sumber utama dari objek tindak pidana pencucian uang karena banyak asal uang haram lagi misalnya berasal dari pengelakan pajak (Tax evasion), flight capital, dan irregular and hidd0en economies yang dibedakan dari the overly criminal economies. Flight capital termasuk flight capital yang atau atas uang yang disediakan oleh negara maju bagi negara berkembang dalam bentuk bantuan keuangan, yang dalam hal ini oleh negara yang bersangkutan tidak dibelanjakan atau di investasikan, tetapi kemudian kembali kepada negara-negara berkembang tersebut sebagai illegal exported capital. Uang inilah yang sering ditempatkan dibank luar negeri yang justru telah memberi kredit tersebut.
Adapun tujuan dari pencucian uang ini dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah untuk mensahkan uang yang berasal dari tindakan kejahatan kepada uang yangdikeluarkan oleh bank sebagai uang yang sah, uang yang dimaksud adalah uang dalam jumlah besar, oleh karena itu bila jumlahnya kecil uang itu dapat diserap didalam peredaran secara tidak kentara. Uang dalam jumlah besar itu harus dikonfersi menjadi uang yang sah sebelum uang itu dapat di investasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut pencucian.
Dengan memperhatikan pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa ada beberapa modus operandi tindak pidana pencucian uang, yang berupa berbagai tindakan yang dilakukan pelaku kejahatan dalam mensahkan uang haramnya sebagai berikut :
1. Melalui kerjasama modal
Uang hasil tindak pidana secara tunai dibawa keluar negeri. Uang itu kemudian masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal, keuntungan dari investasi tersebut di investasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan dari usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih, karena tampaknya diolah secara legal, bahkan sudah didaftarkan pajaknya.
2. Melalui agunan kredit
Uang tunai hasil kejahatan pidana diselundupkan keluar negeri, lalu disimpan dibank negara tertentu dengan prosedur perbankannya yang termasuk lunak. Dari bank tersebut ditransferke bank swiss dalam bentuk deposito. Kemudian pelaku kejahatan melakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Setelah segala proses itu dilakukan uang hasil kredit ditanamkan kembali kenegara asal tempat kejahatan dilakukan dalam rangka menghasilkn uang haram tersebut.
3. Melalui perjalanan luar negeri
Uang hasil kejahatan itu ditransfer secara tunai ke bank diluar negeri melalui bank asing yang ada dinegaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali kenegra asalnya oleh orang tertentu, seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

4. Melalui penyamaran usaha dalam negeri
Dengan uang tersebut didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah perusahan itu berasil atau tidak, namun kesanya usaha itu telah menghasilkan uang yang bersih.
5. Melalui penyamaran perjudian
Dengan uang tersebut didirikanlah uasaha perjudian tidaklah menjadi masalah apakah menang atau kalah, namun akan dibuat kesan menang, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut.
6. Melalui penyamaran dokumen
Bahwa uang hasil kejahatan pidana itu secra fisik tidak kemana-mana, namunkeberadaannya didukung oleh beberapa dokumen palsu atau dokumen yang diada-adakan seperti membuat double invoice dalam jual beli dan ekspor impor, agar terkesan uang tersebut sebagai hasil kegitan luar negeri.
7. Melalui pinjaman luar negeri
Uang tunai hasil kejahatan dibawa keluar negeri dengan bebagai cara lalu uang tersebut dimasukan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberi kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit dari luar negeri.
8. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri
Uang secara fisik tidak kemana-mana namun kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman dari luar negeri, jadi pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberi pinjaman. Yang ada hanya dokumen pemberian pinjaman yang kemungkinan besar adalah palsu.
Dari segala modus operandi yang kita lihat diatas dapat kita simpulkan bahwa sarana perbankan adalah sarana utama kegitan pencucian uang baik di indonesia maupun didunia karena perbankan adalah suatu usaha yang kegitannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, selain itu transfer dana secara elektronik juga dapat dimanfaatkan oleh pencuci uang untuk mengalihkan dana secara cepat dan relatif murah secara aman kepada pihak lain, baik didalam maupun di luar negeri.
Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok atau korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melampaui batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangangelap narkotika dan psykotropika, perdagangan budak, wanita, anak dan perdagangan senjata, penculikan, terorisme, pencurian penggelapan dan penipuan dan berbagai kejahatan lain. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.
Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayanya yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut masuk kedalam sistem keuangan (financial system), terutama kedalam sistem perbankan (banking system). Dengan cara demikian asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan.
Dari berbgai fakta di atas dapat kita timbukan sebuah pertanyaan bagaimana apabila ada indikasi dan informasi adanya uang haram dari negara asing masuk ke Indonesia sedangkn ada ketentuan tentang rahasia bank, bagaimana penindakan dan pengusutanya. Bahwa adanya ketentuan tentang rahasia bank merupakan aspek yang menguntungkan masuknya uang-uang kotor ke indonesia. Hanya saja dalam prakteknya kalau saja sejak awal ada informasi internasional, misalnya dalam hal ini berasal dari interpol bahwa dana atau uang tersebut berasal dari kejahatan disuatu negara, maka pihak penyidik indonesia sesudah mendapt izin dari menteri keuangan, sesuai dengan undang-undang tentang rahasia bank, maka penyidik dapat melakukan pengusutan asal usul dana atau uang tersebut.

2.2. Dampak tindak pidana pencucian uang didalam perbankan.
Dalam perkembangannya kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan oleh para penjahat individual sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, banyak negara berupaya untuk memerangi kejahatan ini. Beberapa dampak kejahatan pencucian uang terhadap masyarakat, yakni sebagai berikut :
a. Pencucian uang memungkinkan para pengedar dan penjual narkotika, para penyelundup dan para penjahat lainya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban dan para pecandu narkoba.
b. Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong keuangan masyarakat (financial community) sebagai akibat sedemikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi semakin meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
c. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
Selain dampak-dampak diatas ada beberapa dampak makroekonomis yang ditimbulkan dari pencucian uang adalah distribusi pendapatan. Bahwa kegiatan kejahatan mengalihkan pendapatan dari para penyimpan dana terbesar kepada penyimpan dana terendah, dari investasi yang sehat kepada invertasi yang beresiko dan berkwalitas rendah. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi terpengaruh. Misalnya terdapat bukti bahwa dana yang berasal dari pengelakan pajak di amerika serikat selalu atau cenderung disalurkan kepada investasi yang beresiko tinggi tetapi memberikan hasil yang tinggi disektor bisnis kecil, dan beberapa pengelakan pajak yang terjadi disektor ini terutama pada kecurangan, penggelapan, dan perdagangan saham melalui orang dalam yang berlangsung secara cepat dan merupakan bisnis yang menguntungkan di sektor bisnis kecil ini.
Pencucian uang juga mempuyai dampak-dampak makroekonomi yang tidak langsung. Transaksi yang ilegal dapat mencegah orang melakukan transaksi-transaksi yang legal karena kontaminasi. Misalnya, beberapa transaksi yang melibatkan pihak-pihak luar negeri, meskipun sepenuhnya legal, telah menjadi kurang diminati akibat pengaruh pencucian uang. Pada umumnya, kepercayaan pada pasar dan kepada peranan efesiaensi terhadap keuntungan telah terkikis oleh meluasnya perdagangan melalui orang dalam, kecurangan, dan pengelapan.
Dan akumulasi dana yang dicuci kemungkinan besar lebih besar dari aliran uang pertahunya sehingga menambah potensi bagi ketidakstabilan yang secara ekonomis merupkan kegitan-kegitan yang tidak efesien, baik yang terjadi secara lintas batas maupun yang terjadi didalam negeri. Dana tersebut dapt digunakan untuk menyudutkan pasar. Sebagai akibat lain dari pencucian uang ini adalah terjadinya pengangguran yang tak terbendung dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena pencucian uang telah memberi dampak pada makroekonomi yang tidak menguntungkan dan sangat luas, maka kebijakan-kebijakan makro harus memainkan peranan dalam upaya-uapaya anti pncucian uang. Kebijakan-kebijakan yang dimaksud adalah didalam pengawasan lalulintas devisa, pengawasan bank terhadap pelaksanaan rambu-rambu kesehatan bank, pengalihan pajak, pelaporan statistik, dan perundang-undangan.
2.3. pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang didalam perbankan.
Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan sebagai hasil kejahatan tidak dapat terpisahkan, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akanmenjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh karena itu, harta kekayaan meupakan bagian yang sangat pentingbagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan yang melakukan pencucian uang agar asal-usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidakbisa dilacak oleh penegak hukum. Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat memengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubung dengan hal tersebut, upaya untuk memberantas dan menanggulangi serta mencegah praktek pencucian uang telah menjadi perhatian internasional, berbagai upaya telah ditempuh oleh berbagai negara untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang tersebut dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.
Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkanlah undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang yang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan dan perbankan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mncegah maupun memberantas praktek pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang pembuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.
Hal ini dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang ini, tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas antara lain kriminalisasi atas segala perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas :
a. Penempatan atau (placement) yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan;
b. Transfer (layering) yakni upaya untuk menstarnsfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berasil ditempatkan kedalam jasa keuangan terutama bank sebagai upaya penempatan kepenyedia jasa keuangan yang lain. Dilakukanya layering membuat penegak hukum sulit untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut ;
c. Menggunakan harta kekayaan (integration) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer shingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal (clean money) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.
Penyedia jasa keuangan diatas diartikan sebagai penyedia jasa dibidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiyayaan perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian dan wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perdagangan valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucin uang didalam perekonomian indonesia yang diatur didalam undang-undang, dibentuk pula pusat pelaporan dan analida transsaksi keuangan yang (PPATK) yang bertugas :
a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengvaluasi informasi, yang diperoleh oleh (PPATK) sesuai dengan undang-undang ini.
b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang di buat oleh penyedia jasa keuangan;
c. Membuat pedoman mengenai tatacara pelaporan tarnsaksi keuangan yang mencurigakan;
d. Memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan didalam undang-undang ini;
e. Mengeluarkan pedoman atau publikasi kepada ppenyedia jasa keuangan tentang kewajiban yang ditentukan didalam undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain dan membantu dalam mendeteksi prilaku nasabah yang mencurigakanl;
f. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
g. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan;
h. Membuat dan memberi laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegitan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan.
Disamping itu untuk melancarkan proses peradilan pidana penucian uang, undang-undang mengatur kewenangan penyidik dan penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk meminta pemblojkiran harta kekayaan kepada penyedia jasa keuangan. Undang-undang ini juga mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK tersangka tau terdakwa selain dari kekhususan diatas undang-undang ini juga mengatur persidangan tanpa kehadiran terdakwa yaitu dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan tidak hadir, majelis hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaandengan tampa kehadiran terdakwa, kan tetapi ketentuan peraturan perundang-undangan ini dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu adanya perubahan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif oleh karena itu, Disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Diantara ketentuan pidana dalam tindak pidana pencucian uang ini adalah sebagai berikut :
1. Penyedia jasa keuangan dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,- (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000,000,- juta rupiah atau lebih atau mata uang asing yang niainya setara dengan itu yang dibawa keluar atau kedalam wilayah negara republik indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah).
Dari melihat beberapa ktentuan pidana di atas dianggab sangat lemah walaupun ada ketentuan pidana lain namun dari dua jenis ketentuan di atas mengenai jumlah minimal tansaksi Rp 100.000.000,- saya pandang terlalu sedikit bagi para pelaku usaha dibidang keuangan sehingga perlunya aturan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ini yang lebih ketat lagi sehigga terjaminya keefektifan pencegahan tindak pidana pencucian uang ini di indonesia sebagai mana dahulu diatur secara universal atau secara umum didalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955), sehingga perlunya aturan yang lebih kongkrit dan lebih tegas.

BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan.
• Yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang dapat dibagi dua yaitu : yaitu uang-uang yang berasal atau didapatkan melalui dua jalan yang ilegal yaitu : pertama, melalui pengelakan pajak (tax evasion), yang dimaksud dengan pengelakan pajak ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemeintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh. Kedua, memperoleh uang dengan cara-cara melanggar hukum, teknik-teknik yang biasa dipergunakan untuk hal itu antara lain, penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap, pasar gelap, penyuapan, terorisme, pelacuran, perdagangan senjata, penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi, penyelundupan imigran gelap, dan kejahatan kerah putih.
• Dalam perkembangannya kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan oleh para penjahat individual sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, banyak negara berupaya untuk memerangi kejahatan ini. Beberapa dampak kejahatan pencucian uang yang terutama sekali dirugikan adalah terhadap masyarakat. Tindak pida pencucian uang dikatakan tindak pidana ekonomi karena berhubungan langsung dengan perbankan dan perekonomian sebagaimana yang terdapat didalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955).
• Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkanlah undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang yang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan dan perbankan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mncegah maupun memberantas praktek pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang pembuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.

3.2. Saran-saran.
Dari melihat beberapa ketentuan pidana tentang tindak pidana pencucian uang dianggab sangat lemah walaupun ada ketentuan pidana lain namun dari dua jenis ketentuan di atas mengenai jumlah minimal tansaksi Rp 100.000.000,- saya pandang terlalu sedikit bagi para pelaku usaha dibidang keuangan sehingga perlunya aturan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ini yang lebih ketat lagi sehigga terjaminya keefektifan pencegahan tindak pidana pencucian uang ini di indonesia sebagai mana dahulu diatur secara universal atau secara umum didalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955), sehingga perlunya aturan yang lebih kongkrit dan lebih tegas.

…………………………..THE END………………………………………….

Categories: You Know about This
  1. May 27, 2010 at 2:13 am | #1

    bro mantap uraianya,ntar bisa di ambil jadi bahan skripsi ne ma orang,dah dipatenkan blom nehak ciptanya???

    • May 27, 2010 at 9:01 am | #2

      blum Bro itulah kawan bro ko ha……………………….., klo sadang suntuak bana tuha,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,kalua sin inspirasi

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: